Hukum Perjanjian (Akad) Perbankan Dan Jasa Keuangan Syari’ah

Oleh : Drs. H. Busra SH. MH.[1]

$11.          PENDAHULUAN.

     Pembicaraan tentang hukum perjanjian (akad) perbankan dan jasa keuangan syariah adalah sesuatu hal yang mendasar dalam ekonomi syari’ah. Karena, seperti yang didefinisikan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, pasal 20 angka 1 :  “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”[2] Akad menjadi bahagian yang penting dari terjadinya suatu transaksi dalam ekonomi syari’ah.

            Sebelum lebih jauh membahas tentang hukum perjanjan (akad) perbankan dan jasa keuangan syari’ah ini ada baiknya dikaji ulang kembali pengertian tentang ilmu ekonomi, ilmu ekonomi syari’ah dan hukum perikatan perdata dan hukum perikatan dalam Islam. Dengan demikian diharapkan diperoleh suatu pemahaman yang lebih jelas pada konteks pembicaraan yang dibahas dalam hubungan dengan judul di atas.


 [1]  Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Medan

 [2]  Mahkamah Agung RI,,  Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Dirjen Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2011, hlm.10.  

Download selengkapnya

  • 978-s-nasri.png
  • 979-s-arief.png
  • 980-d-mumu.png
  • 981-s-zulfikar.png
  • 982-s-syahril.png
  • 983-s-rahmah.png
  • 984-s-pelmizar1.jpg
  • 985-d-abdrahman.jpg
  • 986-d-junaida.jpg
  • 987-s-halimatun.jpg
  • 988-s-wahyu-k-lbs.jpg
  • 989-s-husnah.jpg
  • 990-s-khairuddin.jpg