Artikel Anda

Pembagian Harta Bersama Secara Proporsional Antara Suami Isteri

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

SECARA PROPORSIONAL ANTARA SUAMI ISTERI

 (Upaya Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan)

Oleh : Candra Boy Seroza, S.Ag.,M.Ag,

 

PENDAHULUAN

Harta bersama[1] dalam hukum perkawinan di Indonesia termasuk salah satu wujud formulasi baru hukum Islam bercorak Indonesia. Pelembagaannya disinyalir sebagai refleksi responsif terhadap hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia (al-adat al-muhkamat/the living law). Keberadaan harta bersama dari segi dalil dilandasi oleh keumuman nash al-Quran (QS.4:32), dengan keyakinan bahwa Syariat Islam adalah ajaran yang paripurna sehingga tiada satupun persoalan kehidupan manusia yang luput dari aturan kitab Allah (QS: 6:38). Meskipun pendefinitifan harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia telah berlangsung lama[2], namun pada tataran penegakkan hukum di pengadilan masih membutuhkan pengkajian yang komprehensif, terutama ditinjau dari pembagian yang memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama yang dipublikasikan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI[3], ternyata hampir seluruh putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama memberikan hak yang sama antara suami isteri, masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama sesuai dengan bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.[4] Pertanyaan yang muncul dibalik hal itu, apakah pembagian sama rata (seperdua) untuk untuk seluruh kasus pembagian harta bersama telah memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak? Pertanyaan lanjutannya, apakah adil sekiranya harta bersama dibagi dua sementara yang lebih banyak beperan dalam pembentukan harta bersama adalah salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain justru lebih banyak menghabiskan harta bersama untuk kepentingan pribadinya? Bagaimana pula bila suami isteri telah berpisah bertahun-tahun karena menurut mereka telah sah bercerai di luar pengadilan, masing-masing sudah berpisah bertahun-tahun dan telah memiliki pasangan hidup yang dinikahi di bawah tangan, bahkan sama-sama telah dikaruniai keturunan dengan pasangan terakhirnya tersebut, namun kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sekaligus minta dibagi harta bersama yang nota-bene terbuktidiperoleh setelah mereka berpisah, apakah adil sekiranya harta tersebut tetap dibagi dua antara suami isteri tersebut?



[1]Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

[2]Harta bersama didefinitifkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pertama kali sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

[3]Direktori putusan Mahkamah Agung RI: http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-agama/harta-bersama

[4]Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Baca Selengkapnya

  • 978-s-nasri.png
  • 979-s-arief.png
  • 980-d-mumu.png
  • 981-s-zulfikar.png
  • 982-s-syahril.png
  • 983-s-rahmah.png
  • 984-s-pelmizar1.jpg
  • 985-d-abdrahman.jpg
  • 986-d-junaida.jpg
  • 987-s-halimatun.jpg
  • 988-s-wahyu-k-lbs.jpg
  • 989-s-husnah.jpg
  • 990-s-khairuddin.jpg