Sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 746/SEK/KP.01.2/3/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang peremajaan nomor HP dan alamat email pegawai, diminta kepada pengadilan tingkat banding untuk melakukan peremajaan nomor HP dan alamat email pegawai di Sikep MA RI.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap satuan kerja dituntut untuk menyusun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Sakip ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggung-jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Surat Undangan Rapat Anggota Tahunan KPN Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 01/KPN-PTA/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dilaksanakanlah RAT KPN Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 yang bertempat di Aula Pengdilan Tinggi Agama Medan.

Dalam era pembangunan zona integritas untuk meraih wilayah bebas dari korupsi (WBK) di pengadilan saat sekarang ini harus ada perubahan yang signifikan menuju arah perbaikan. Perubahan itu terutama dalam pola pikir dan budaya kerja.

Badilag tidak henti-hentinya melaksanakan bimbingan teknis kepada aparatur tenaga teknis di PTA dan PA seluruh Indonesia.  Hal ini dimaksudkan agar tenaga teknis memiliki kemampuan dan penguasaan yang baik terhadap hukum formil dan hukum materiil sehingga tugasnya sebagai pengadil dalam dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.