Pada hari Jum’at (23/07), Kementerian PAN dan reformasi birokrasi  memberikan pendampingan pembangunan zona integritas dalam rangka meraih WBK/WBBM secara virtual kepada jajaran peradilan agama seluruh Indonesia, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Hadir mengikuti pendampingan dari Kemenpan RB tersebut para Ketua, Wakil Ketua serta pejabat lainnya.

Pada hari Jum’at (23/07), Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. memberikan arahan dan pembinaan secara virtual kepada jajaran peradilan agama seluruh Indonesia, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Hadir mengikuti arahan Dirjen tersebut, para Ketua, Wakil Ketua serta pejabat lainnya.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro di Kota Medan tahap pertama dimulai Senin 12 hingga 20 Juli 2021. Aturan itu tertuang dalam surat edaran Wali Kota Medan nomor 443.2/6134. Surat edaran tersebut ditandatangi oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan dengan WFH dan WFO dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kebijakan Badilag yang menargetkan PA menjadi pengadilan kelas dunia sepertinya akan menjadi kenyataan. Betapa tidak, surat menyurat yang selama ini dilakukan secara  manual atau dengan kata lain dikirim dalam bentuk fisik, sekarang ini berubah secara elektronik. Pada beberapa waktu yang lalu, Badilag telah meluncurkan sejumlah inovasi yang sangat berguna bagi pelayanan kepada pengadilan. Contohnya saja, izin dinas luar bagi Ketua PTA yang akan melaksanakan pembinaan ke PA atau konsultasi ke  MA, maka surat izin cukup diinput pada aplikasi vision.Kemudian, selama ini pengiriman data laporan bulanan atau triwulan oleh PTA ke Badilag dikirim secara fisik melalui Kantor Pos. Tapi, sekarang ini sudah ada aplikasi kinsatker. Melalui aplikasi kinsatker ini, data laporan dari PA ke PTA maupun data laporan dari PTA ke Badilag cukup diinput melalui e-laporan pada aplikasi kinsatker dan tidak perlu lagi dikirim hard copy. Disebutkan, pengiriman laporan seperti ini dalam rangka meningkatkan kemudahan, kecepatan dan akurasi data laporan. Hal ini tertuang dalam surat Dirjen Badilag nomor 2256/DJA/HM.00/7/2021 tanggal 21 Juli 2021.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Badilag menerbitkan himbauan pemasangan poster penyampaian keluhan dan pengaduan pungutan liar atas pelayanan di lingkungan peradilan agama.