Pada hari Kamis (31/03), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M. Ag. melakukan pembinaan di PTA Medan. Dalam kesempatan tersebut, Candra Boy mengingatkan tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) tahun 2022. Disebutkannya, pembangunan zona integritas ini sangat penting karena menjadi salah satu program prioritas Badilag tahun 2022.

Dalam pembangunan zona integritas untuk meraih WBK/WBBM terdapat beberapa eviden yang harus diinput pada LKE. Eviden tersebut haruslah yang telah dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari, artinya bukan yang dibuat-buat apalagi hanya mencontoh satker lain. Dalam kaitan dengan hal tersebut, PTA Medan melaksanakan sosialisasi benturan kepentingan dan gratifikasi kepada seluruh PA dalam wilayah hukum PTA Medan secara zoom.

Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Medan, seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Medan mengikuti rapat Koordinasi berdasarkan Surat Undangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : W2.A/782/HM.01.2/III/2022  tanggal 22 Maret 2022. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 yang diikuti oleh Seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Medan. Rapat dimulai pada pukul 14.00 Wib. Agenda rapat kali ini adalah : Sosialisasi Budaya Kerja, Rapat Identifikasi dan Pemetaan Resiko, Sosialisasi SPIP dan Rapat Identifikasi dan Pemetaan Benturan Kepentingan.

Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Medan, seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Medan mengikuti rapat Koordinasi berdasarkan Surat Undangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : W2.A/760/HM.01.2/III/2022  tanggal 18 Maret 2022. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2022 yang diikuti oleh Seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Medan. Rapat dimulai pada pukul 09.00 Wib. Agenda rapat kali ini adalah membahas tentang pemenuhan eviden dari 6 area Pembangunan Zona Integritas.

Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ternyata, ZI ini telah merambah di semua lini pemerintahan, baik Kementerian/Lembaga maupun lembaga lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).