“PROBLEMATIKA INDEPENDENSI HAKIM AGUNG”

Oleh  :
Lanka Asmar, S.HI, M.H
Hakim Pengadilan Agama Balige

(Artikel telah dimuat Koran Waspada pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014)


Menurut Prof. Dr. Bagir Manan,SH, MCL Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keterangan ahli perkara uji materi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan perihal tentang kekuasaan kehakiman yang “merdeka” sebagaimana dimaksud pasal 24 Undang-undang Dasar 1945,  pengertian merdeka adalah segala bentuk campur tangan  terhadap penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman atau proses yudisial (judicial process) dalam suatu perkara konkret (case and controvercy) dilarang.  Termasuk juga dilarang adalah setiap penetapan, kebijakan atau tindakan  yang akan  atau dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi  kekuasaan kehakiman yang merdeka.  Pembentukan atau kehadiran Undang-undang yang menganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman tentunya juga dilarang.

Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman juga mendukung independensi badan peradilan, hal ini termaktub dalam visi dan misi Mahkamah Agung. Adapun visi Mahkamah Agung adalah terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung dan misi Mahkamah Agung adalah menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas  dan transparansi badan Peradilan.  Menurut Frank Cross, kemerdekaan/kemandirian kekuasaan kehakiman dan atau kebebasan hakim bukanlah kemerdekaan  tanpa batas.  Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat diartikan : 1. Bebas dari tekanan, campur tangan dan rasa takut ketika memeriksa dan memutus perkara. 2. Tidak ada yang dapat menolak melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim adalah putusan yang wajib ditaati dan dilaksanakan 3. Hakim tidak dapat digugat atau dituntut dengan alas an putusannya salah atau merugikan orang lain. 4. Hakim tidak boleh dikenakan suatu tindakan  (seperti penurunan pangkat, diberhentikan) karena putusannya. Sedangkan menurut Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, mantan Hakim Konstitusi, kemandirian kekuasaan kehakiman adalah terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasan mana pun. Pimpinan kekuasaan kehakiman, termasuk atasan langsung, tidak boleh campur tangan dalam suatu perkara yang tengah diadili oleh seorang hakim bawahan. Seorang hakim during good behavior, dijamin kemandiriannya dalam mengadili dan memutus suatu perkara menurut keyakinannya. Begitu juga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Sidang Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 menegaskan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman wajib dijamin oleh setiap negara dan tercantum dalam Konstitusi atau Undang-undang Nasionalnya, yang secara lengkap berbunyi “ The juciary shall decide matters before it impartially, on the bassis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influence, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect from any quarter or of any reason”

Baca Selengkapnya>>>


  • 978-s-nasri.png
  • 979-s-arief.png
  • 980-d-mumu.png
  • 981-s-zulfikar.png
  • 982-s-syahril.png
  • 983-s-rahmah.png
  • 984-s-pelmizar1.jpg
  • 985-d-abdrahman.jpg
  • 986-d-junaida.jpg
  • 987-s-halimatun.jpg
  • 988-s-wahyu-k-lbs.jpg
  • 989-s-husnah.jpg
  • 990-s-khairuddin.jpg