PENETAPAN MAJELIS HAKIM
(PROBLEMATIKA MANAJEMEN PERADILAN)


Oleh DRS. H. BUSRA, SH., MH.
( Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Agama Medan )


Salah satu tugas Ketua Pengadilan Agama dalam menjalankan fungsinya sebagai pimpinan Pengadilan adalah membuat penetapan majelis hakim atas perkara yang diterima pengadilan yang dipimpinnya. Hampir semua aparat pengadilan agama sangat memahami hal ini. Buku II tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA edisi Revisi 2013, halaman 25 dengan cukup detail menguraikan tentang hal ini.  Buku pedoman ini menjelaskan mulai dari ketentuan 10 (sepuluh) hari, selambat-lambatnya sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah menetapkan majelis hakim, penandatanganan dan pembubuhan stempel, penulisan nama hakim dan lain-lain hal yang berkenaan dengan itu, sampai kepada ketentuan tentang keharusan mencatat penetapan tersebut ke dalam Buku Register Induk Perkara.

Walaupun sudah sedemikian rincinya Buku Pedoman tersebut mengatur hal yang berkenaan dengan ketentuan Penetapan Majelis Hakim (PMH) ini, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sepertinya masih ada hal yang belum diatur, sehingga dijumpai hal-hal yang kurang pantas dalam mengimplementasikan fungsi pimpinan Pengadilan dalam membuat Penetapan Majelis Hakim ini. Beberapa contoh kasus dapat  dikemukakan dalam tulisan ini.

Baca Selengkapnya>>>

  • 978-s-nasri.png
  • 979-s-arief.png
  • 980-d-mumu.png
  • 981-s-zulfikar.png
  • 982-s-syahril.png
  • 983-s-rahmah.png
  • 984-s-pelmizar1.jpg
  • 985-d-abdrahman.jpg
  • 986-d-junaida.jpg
  • 987-s-halimatun.jpg
  • 988-s-wahyu-k-lbs.jpg
  • 989-s-husnah.jpg
  • 990-s-khairuddin.jpg