Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memulai langkah pendampingan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2021 secara virtual yang digelar, Jum’at, 6 Agustus 2021.

Pengawasan di lingkungan peradilan bertujuan untuk memperoleh informasi, apakah penyelenggaraan teknis, pengelolaan administasi dan pelaksanaan tugas umum telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengakrabkan suasana dapat dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain melalui coffee morning atau minum kopi secara bersama. Tujuan dari coffee morning ini tidak hanya untuk menjalin kebersamaan tetapi bisa juga menjadi ajang diskusi.

Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) menjadi tolok ukur dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Selain itu, SIPP menjadi wadah keterbukaan informasi bagi masyarakat pencari keadilan tentang proses perkara yang diajukannya. Oleh sebab itu, SIPP menjadi sangat penting dalam administrasi perkara dan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk promosi dan mutasi.

Sekretaris Mahkamah Agung RI telah mengusulkan unit kerja  menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam lingkungan MA ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Surat yang ditandatangani oleh Sekma Hasbi Hasan tersebut nomor 1660/SEK/OT.01.1/2021 tanggal 30 Juli 2021.