Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik bertujuan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Reformasi birokrasi terus bergulir untuk menuju pemerintahan yang melayani dan bersih dari korupsi. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik maupun sumber daya manusia yang profesional.

Assesment Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tahun 2021 bergulir kembali. Dengan assesment ini, akan dinilai satuan kerja, baik PTA maupun PA. Hasil dari assesmen tersebut melahirkan satuan kerja dengan nilai A excellent atau dengan nilai B sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Penilaian atau assesment tersebut didahului oleh penilaian assesor internal yang diangkat dari satuan kerja yang bersangkutan.

Sesuai dengan surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama nomor 3182/DJA.3/HM.00/9/2021 tanggal 21 September 2021 tentang input data assesmen internal APM pada aplikasi PMPAPM menyebutkan bahwa pelaksanaan assesmen APM tahun 2021 mengacu pada keputusan Dirjen Badilag nomor 2081.b/DjA/OT.01.3/SK/10/2018.

Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI melakukan eksaminasi terhadap hakim PA secara elektronik tahap II tahun 2021. Eksaminasi ini dilaksanakan oleh hakim tinggi yang ditelah ditetapkan dan akan melaksanakan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Guna kelancaran pelaksanaan eksaminasi tersebut, Badilag menggelar pembekalan kepada hakim tinggi yang dilaksanakan pada hari Jum’at (24/09) secara virtual. Hadir Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan, Wakil Ketua H. Abdullah dan Hakim Tinggi yang itetapkan sebagai eksaminator.