Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) merupakan suatu keharusan dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan melayani. Selain itu, sesuai dengan tuntutan zaman agar selalu menjaga kredibilitas dan transparansi guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Tinggi Agama Medan melaksanakan sosialisasi e-court upaya hukum banding untuk Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara.

Pengadilan Tinggi Agama Medan melaksanakan Rapat Tinjauan Managemen Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa   tanggal  12 Januari  2021  jam 09.00  Wib  bertempat di ruang rapat pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Medan di Jalan Kapten Soemarsono Nomor 12 Medan.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.

Panitera (H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum) dan Panitera Muda Banding (H. Amrani, S.H., M.M.) Pengadilan Tinggi Agama Medan mengikuti Sosialisasi Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;